Buku Pedoman Perpajakan Tembakau Internasional yang Dirilis oleh Laffer Membantu Pemerintah Mengoptimalkan Pemasukan dari Pajak

-- Mendeklarasikan 'Satu Ukuran tidak Cocok untuk Semua', Jajaran Ekonom Terkemuka Menekankan Mengapa Negara-negara Harus Menjaga Ketahanan Fiskal ketika Menetapkan Tarif Cukai

LONDON, 17 Juli 2014 /PRNewswire/ -- Seiring dengan semakin pentingnya tarif cukai di seluruh dunia, Dr. Arthur Laffer hari ini merilis buku pedoman perpajakan tembakau internasionalnya, yang berisi peringatan bahwa "satu ukuran tidak cocok untuk semua" dalam hal kebijakan perpajakan tembakau dan memberikan contoh praktis dan studi kasus kepada pemerintah untuk dipertimbangkan guna mengoptimalkan pemasukan dari pajak cukai tembakau.

"Pajak tembakau merepresentasikan sumber pajak yang penting untuk sebagian besar negara di seluruh dunia," ungkap Laffer pada peluncuran Buku Pedoman Perpajakan Tembakau - Teori dan Praktik. "Pemerintah memungut pajak tembakau guna mewujudkan tujuan di dalam kesehatan fiskal dan kesehatan masyarakat. Mengingat tujuan untuk mengurangi kebiasaan merokok pada masyarakat tidak bisa dianggap remeh, buku pedoman ini cocok untuk siapa saja yang tertarik di dalam penerapan kebijakan pajak tembakau karena buku ini fokus pada pemanfaatan pajak sebagai solusi terhadap permasalahan penggunaan tembakau."

Laffer mendapati bahwa kebijakan umum yang diambil sebagian besar pemerintah di dalam aspek-aspek struktur pajak dan ekonomi terhadap tingkat atau sistem pajak sangat lah tidak disarankan. Sebaliknya, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan mereka terhadap perpajakan tembakau, sehingga dapat mempertimbangkan berbagai faktor.

"Sangat penting untuk mempertimbangkan besarnya tekanan pada level internasional untuk menciptakan struktur dan tingkat perpajakan tembakau yang menyeluruh untuk setiap negara di seluruh dunia," ungkap Laffer. "Satu ukuran tidak cocok untuk semua badan. Regulasi dan perpajakan tembakau adalah permasalahan kompleks yang membutuhkan pertimbangan berbagai faktor politik, ekonomi, dan demografi sebelum mewujudkan struktur dan level pajak tersebut."

Kurva Laffer mengilustrasikan hubungan antara tarif pajak dan pemasukan pajak. Pada banyak

kasus ketika tarif pajak tembakau dinaikan, maka pendapatan pemerintah juga ikut naik. Tetapi, terdapat sejumlah negara, seperti Inggris dan Irlandia, yang tarif pajak tembakaunya telah sampai pada tingkat yang disebut "rentang yang terlalu tinggi" dari Kurva.

"Ketika kita menerapkan tarif pajak tembakau, peningkatan dramatis dapat menjadi kontraproduktif," ujar Laffer. "Saat tarif pajak berada pada rentang yang terlalu mahal dari Kurva laffer, maka pemasukan pajak pun akan jatuh. Jika konsumen beralih ke produk pasar gelap atau produk dengan pajak yang lebih rendah, maka peningkatan pajak bahkan tidak berpengaruh terhadap tingginya kebiasaan orang merokok."

Buku pedoman Laffer menyarankan para pemerintah untuk membangun sistem pajak mereka berdasarkan empat prinsip, yaitu:

1. KATEGORI PRODUK YANG JELAS - Agar pemasukan tidak hilang di dalam "produk-produk loophole", atur kategori produk tembakau secara presisi sekaligus terus memperbaiki dan memperbarui kategori-kategori tersebut.

2. STRUKTUR PAJAK YANG SOLID - Struktur cukai haruslah mendukung pengumpulan yang stabil dan dapat diprediksi dan menjamin, sebanyak mungkin, kalau peningkatan cukai berpengaruh terhadap peningkatan pemasukan pemerintah dari pajak.

3. LEVEL PAJAK YANG TEPAT - Untuk mencegah konsumen beralih ke produk berharga lebih murah yang dijual di pasar gelap yang disebabkan peningkatan cukai, pastikan level cukai yang tepat berlaku untuk setiap kategori.

4. SISTEM PENGUMPULAN YANG EFISIEN - Bertujuan untuk meminimalisir beban administratif bagi pembayar pajak dan penarik pajak, dan untuk menjamin pembayaran pajak tembakau oleh semua produsen dan importir.