Meikarta, Kunci Pembangunan Kota Baru di Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 20 September 2017 /PRNewswire/ -- Siapa yang tidak ingin tinggal di kota modern dengan infrastruktur yang menunjang kualitas kehidupan dan mobilitas warganya? Itulah salah satu alasan besarnya niat para profesional muda untuk tinggal di ibukota. Namun, Jakarta tampak semakin kewalahan untuk mewujudkan dirinya sebagai kota idaman para profesional muda itu. Ada akar permasalahan dan solusinya?

Akar permasalahan sebenarnya terletak pada tata ruang dan daya tampung Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menampung derasnya arus urbanisasi ke ibukota. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan urbanisasi di Indonesia mencapai 4.1 persen, lebih tinggi dari Cina di angka 3.8 persen dan India di 3.1 persen. Namun demikian, Sri Mulyani menambahkan bahwa hal ini menggambarkan betapa sesaknya daerah perkotaan untuk menampung derasnya arus urbanisasi.

Sebagai ibukota, Jakarta tidak direncanakan untuk menjadi kota metropolitan seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan kota yang sporadis untuk menampung jutaan penduduk dan bisnis di dalamnya. Situasi ini menjadi berkah tersembunyi bagi kota-kota satelit lainnya untuk belajar dari Jakarta dalam membangun kotanya dengan perencanaan yang matang, seperti yang terjadi di Bangkok dan Kuala Lumpur. Jika Bangkok memiliki program Bangkok250 untuk mendesain masa depan kota tersebut, maka Kuala Lumpur punya program serupa dengan nama Kuala Lumpur Structure Plan 2020.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) sudah mempersiapkan solusi yang disebut Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) yang mencanangkan pembangunan 100 kota baru di Indonesia pada tahun 2050.

Dengan terbangunnya kota-kota baru itu diharapkan arus urbanisasi tidak lagi tertuju hanya ke Jakarta, tapi dapat tersebar secara merata ke kota-kota baru di sekitarnya. Seperti yang diketahui, sekarang ini kabupaten-kabupaten di sekitar Jakarta menerima limpahan pendatang dari ibukota setiap tahunnya. Banyak pekerja di Jakarta saat ini tinggal di kota-kota kabupaten di sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Cikarang untuk mendapatkan harga hunian yang lebih terjangkau.

Melihat hal ini, dosen senior Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia Rudy Tambunan mengatakan bahwa peran pemerintah pusat dan provinsi sangat penting untuk melakukan pembinaan bagi pemerintah kabupaten atau kota agar mereka mampu mewujudkan pengembangan kota baru, contohnya green city, smart city, dan compact city, sebagai hunian untuk generasi muda yang akan bermukim di kawasan perkotaan. "Sinkronisasi desa-kota sesungguhnya dimuat dalam RPJP Nasional dan RPJMN 2015-2019 tetapi belum dapat diterapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota sehingga tidak selaras dengan konsep-konsep dunia usaha yang terkait dengan pengembangan pemukiman kota," lanjutnya. Menurut Rudy, kuncinya di sini adalah sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan dunia usaha harus selaras agar terwujud pembangunan kota baru tersebut. 

RPJP Nasional dan RPJMN memuat integrasi antara ruang terbuka hijau yang memadai, hunian, dan pembangunan infrastruktur, termasuk sistem jalan, sarana transportasi, pusat bisnis, yang menunjang mobilitas penghuni sebuah kota baru. Sebagai contoh, pembangunan kota masa depan Meikarta yang dilakukan oleh Lippo Group di Cikarang. Pembangunan hunian, kawasan ruang terbuka hijau seluas 100 hektar dan sistem jalan yang mengadopsi sistem grid seperti yang dilakukan di New York dan compact city (memanfaatkan tanah semaksimal mungkin supaya sarana pendukungnya memadai) di Singapura merupakan contoh dari pembangunan kota baru yang terintegrasi. Sistem grid ini dapat mewujudkan sinergi infrastruktur dengan aktivitas gaya hidup dari masyarakat secara lebih efisien.

"Sistem penataan ruang kota baru dapat mengakomodir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah, contohnya pembangunan kereta cepat, dan dinamika pembangunan daerah. Dinamika di sini dalam artian menunjukkan manfaat ekologis dari penataan kepadatan bangunan," kata Rudy.

Apabila kota-kota satelit yang ada di sekitar Jakarta bahkan Indonesia mau mengadopsi konsep di atas dan mengintegrasikan rencana mereka dengan stakeholder terkait, maka pembangunan 100 kota baru sesuai dengan KSPPN dapat terwujud. Dengan demikian, para profesional muda punya pilihan lain untuk memulai hidupnya di kota idaman mereka.

Informasi Lebih lanjut:
Dwinda Adriyanto
Konsultan Komunikasi Meikarta
dwinda.adriyanto@edelman.com 
+6221-27883888