CGTN: China desak pembangunan yang lebih inklusif di dunia pasca-Covid

BEIJING, 24 November 2020 /PRNewswire/ -- Di tengah wabah Covid-19 yang masih menimbulkan imbas luas di seluruh dunia, pada Sabtu lalu, Tiongkok mendesak langkah terkoordinasi dari negara-negara besar untuk mempromosikan pembangunan yang lebih inklusif dan meningkatkan tata kelola di era pascapandemi.

Silakan membaca artikel aslinya di sini.

Pandemi tersebut, telah berdampak terhadap lebih dari 57,4 juta orang dan mengakibatkan lebih dari 1,3 juta jiwa meninggal dunia di seluruh dunia, telah menyingkap banyak kelemahan dalam tata kelola global. Komunitas internasional juga bertanya-tanya tentang apa langkah yang dapat diambil Group of 20 (G20) untuk membenahi sistem. Hal ini disampaikan Presiden Xi Jinping di acara "G20 Riyadh Summit" lewat video.    

Menurut Xi, G20, memiliki peran yang tak tergantikan dalam pemberantasan Covid-19, harus menjunjung tinggi multilateralisme, keterbukaan, inklusivitas, kerja sama yang saling menguntungkan, serta mengejar waktu.

Terbentuk pada 1999, G20 adalah forum utama untuk kerja sama internasional dalam isu-isu keuangan dan ekonomi. G20 terdiri atas 19 negara—Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat–-serta Uni Eropa.

Membantu negara-negara berkembang

"Kita harus terus mendukung negara-negara berkembang, dan membantu mereka untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan pandemi," kata Xi kepada para pemimpin G20 lain, sambil mendesak negara-negara maju supaya mengupayakan pembangunan yang lebih inklusif.

Tiongkok telah sepenuhnya menerapkan G20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI) sambil mengatasi berbagai kendala yang dialaminya sendiri. Menurut Xi, nilainya telah melampaui $ 1,3 miliar.

G20 meluncurkan DSSI pada April demi mengatasi kendala likuiditas yang harus segara diatasi negara-negara berpendapatan rendah. Dengan demikian, pembayaran cicilan utang dari 1 Mei hingga akhir tahun ini dapat ditunda. Penundaan pembayaran utang akan diperpanjang hingga enam bulan lagi hingga 30 Juni 2021. Hal ini telah ditetapkan sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada Oktober lalu.

Tiongkok menempati peringkat pertama di antara negara-negara anggota G20 dalam hal nilai penundaan pembayaran utang untuk program DSSI yang disalurkan kepada negara-negara termiskin, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Liu Kun belakangan ini. 

"Tiongkok akan memperpanjang penundaan pembayaran utang dan program pemutihan utang (debt relief), serta mengajak lembaga-lembaga keuangan milik negara untuk menyediakan bantuan pendanaan baru secara sukarela dan mengacu pada prinsip-prinsip pasar," kata Xi dalam pidatonya. 

Xi menegaskan komitmen Tiongkok untuk membantu dan mendukung negara-negara berkembang lain dengan menggratiskan vaksin Covid-19 sehingga mudah diakses dan dijangkau di seluruh dunia.

Presiden Tiongkok juga mendorong G20 untuk mempromosikan perdagangan bebas, menolak unilateralisme dan proteksionisme, serta melindungi hak-hak pembangunan negara berkembang.

Mengatasi berbagai tantangan global

"Kita harus membangun kapasitas untuk mengatasi berbagai tantangan global," kata Xi. "Tugas terberat saat ini adalah meningkatkan sistem kesehatan masyarakat global, menangkal Covid-19 dan berbagai penyakit menular lainnya."

Anggota-anggota G20 perlu bekerja sama guna meningkatkan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta membangun komunitas kesehatan global bagi semua pihak, jelas Xi.

Lebih lagi, Presiden Xi turut mendorong kerja sama internasional untuk melindungi alam, memerangi perubahan iklim, dan membangun "dunia yang asri dan indah sebagai tempat manusia dan alam hidup berdampingan."

Pada September, Tiongkok mengumumkan target untuk mencapai netralitas karbon sebelum 2060. Tiongkok juga ingin mencapai beban puncak emisi CO2 sebelum 2030.

G20 harus mengambil peran kepemimpinan dalam mempromosikan pembangunan yang berorientasi pada inovasi di era digital, serta meningkatkan globalisasi ekonomi, menurut Xi.

Di tengah pandemi yang telah memicu ledakan teknologi dan model bisnis baru, Xi mengajak semua pihak agar mau mengubah krisis menjadi peluang.

"Kita dapat memperluas reformasi struktural dan membina pertumbuhan baru lewat inovasi teknologi dan sains, serta transformas idigital," ujar Xi.

Menanggapi kendala dalam globalisasi ekonomi, Xi mengajak seluruh negara untuk mengatasi berbagai tantangan, dan menjadikan globalisasi yang "lebih terbuka, inklusif, seimbang, dan menguntungkan semua orang."

Langkah Tiongkok untuk membentuk paradigma pembangunan baru akan menciptakan lebih banyak peluang bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan demikian, negara-negara lain juga dapat membuat sederet pencapaian serupa dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disampaikan Xi di hadapan para pemimpin lain dalam acara tersebut.

Kepemimpinan Tiongkok telah menghasilkan keputusan strategis untuk membina paradigma pembangunan baru yang menjadikan sirkulasi domestik sebagai penggerak utama, sementara, sirkulasi internal dan eksternal saling melengkapi.

"Tiongkok selalu menjadi pembangun perdamaian global, kontributor pembangunan dunia, serta penjaga tatanan internasional," ujar Xi. "Kita dapat menjembatani segala perbedaan lewat dialog, menyelesaikan pertikaian lewat negosiasi, serta bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan dunia."