CGTN: Pengentasan kemiskinan, sebuah janji besar yang ditepati pemimpin Tiongkok

BEIJING, 23 Februari 2021 /PRNewswire/ -- Dengan tekad utama untuk melayani jiwa dan raga rakyat, Partai Komunis Tiongkok (CPC) setia memimpin bangsa Tiongkok menuju era masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat dalam seluruh aspek. CPC ikut membantu bangsa Tiongkok untuk membuat pencapaian luar biasa dalam pengentasan kemiskinan. 

"Warga prasejahtera dan wilayah-wilayah terbelakang segera menuju era masyarakat dengan tingkat kesejahteraan moderat bersama seluruh negeri. Ini adalah janji besar yang dicetuskan Partai kami," kata President Tiongkok Xi Jinping.

CMG baru-baru ini merilis serial televisi "Poverty Alleviation", mengenang bagaimana keberhasilan Tiongkok dalam mengangkat jutaan warganya keluar dari garis kemiskinan. Episode pertama menayangkan kisah tentang kiprah pimpinan Tiongkok dalam menepati janji besarnya, yakni membawa seluruh warga prasejahtera di wilayah pedesaan keluar dari garis kemiskinan pada 2020.   

"Up and Out of Poverty"

Tiongkok meluncurkan program pengentasan kemiskinan berskala besar pada 1982. Saat itu, Xi Jinping sempat bertugas di Kabupaten Zhengding, Provinsi Hebei. Dari Maret 1982-Mei 1985, Xi menjabat Wakil Sekretaris, lalu menjadi Sekretaris CPC, Komite Kabupaten Zhengding. Beberapa pidato dan artikel tentang Xi semasa ini diterbitkan dalam bukunya yang berjudul "Up and Out of Poverty."

Seperti ditulis Xi: "Saya bekerja keras selama bertugas di Prefektur Ningde, bersama warga dan anggota-anggota Partai di wilayah tersebut. Saya selalu merasa gelisah. Pengentasan kemiskinan adalah pekerjaan berat yang membutuhkan upaya beberapa generasi."

Dia kemudian mengusung impiannya tentang pengentasan kemiskinan ke pusat kehidupan politik Tiongkok.

Pengentasan kemiskinan terarah, sebuah strategi baru

Jumlah warga miskin menurut catatan pemerintah Tiongkok mencapai 99,89 juta jiwa pada akhir 2012—lebih besar dari jumlah penduduk beberapa negara.

Pada November 2013, saat berkunjung ke Hunan, Presiden Xi pertama kali mencetuskan konsep "pengentasan kemiskinan terarah".

Konsep ini melibatkan penyesuaian kebijakan pengentasan kemiskinan menurut beragam kondisi lokal. Konsep ini juga menjadi prinsip yang mengarahkan program pengentasan kemiskinan di Tiongkok. 

Pada November 2015, dalam ajang "Central Conference on Poverty Alleviation and Development", Xi menjelaskan, pengentasan kemiskinan harus memprioritaskan empat isu—siapa yang sebenarnya membutuhkan bantuan, siapa yang harus menjalankan inisiatif pengentasan kemiskinan, bagaimana pengentasan kemiskinan harus dijalankan, serta standar dan prosedur yang harus diterapkan untuk membawa warga keluar dari kemiskinan.

Guna menangani isu-isu ini dan menjalankan pengentasan kemiskinan terarah, sekitar 800.000 pejabat ditugaskan ke garis depan untuk menyalurkan bantuan bagi warga miskin, dan mereka bekerja di tingkat daerah. 

"Memperhatikan semua pihak, tanpa terkecuali"

Pada akhir 2016, masih ada lebih dari 43 juta warga, atau sekitar 3% dari populasi Tiongkok, yang berada dalam garis kemiskinan. Namun, guna membawa jumlah penduduk ini keluar dari kemiskinan, sebagian besar tinggal di daerah tanpa akses jalan, air minum yang bersih, atau listrik, merupakan pekerjaan terberat.

"Pengentasan kemiskinan selalu menjadi pekerjaan berat, sementara, pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang paling tertinggal menjadi tugas terberat," ujar Xi.

Pada 2017, Tiongkok menggolongkan tiga wilayah dan tiga prefektur, termasuk Wilayah Otonom Tibet dan Prefektur Otonom Nujiang Lisu di Provinsi Yunnan, sebagai kawasan-kawasan yang paling tertinggal. Beberapa kawasan ini memperoleh alokasi sumber daya yang lebih banyak.

"Demi mewujudkan kesejahteraan bersama, kita harus memperhatikan semua pihak, tanpa terkecuali," janji Xi.

"Dua jaminan dan tiga garansi"

Pada akhir 2018, jumlah penduduk prasejahtera Tiongkok berkurang menjadi 16,6 juta jiwa. Pengentasan kemiskinan berlanjut hingga "titik akhir". Meski demikian, pengentasan kemiskinan di Tiongkok masih menghadapi banyak tantangan.

Beberapa pejabat dan instansi lokal sempat memalsukan atau melebih-lebihkan statistik pengentasan kemiskinan demi memperoleh poin politik.  

Berbicara di sebuah simposium tentang pengentasan kemiskinan pada April 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendesak langkah-langkah untuk mengatasi berbagai kendala besar dalam menjamin ketersediaan pangan dan pakaian bagi penduduk prasejahtera di wilayah pedesaan. Di sisi lain, penduduk tersebut harus memperoleh layanan pendidikan wajib, layanan kesehatan dasar, dan hunian yang aman. Hal-hal ini disebut "dua jaminan dan tiga garansi".

Para menteri lalu meluncurkan kampanye menyeluruh guna mengatasi masalah-masalah yang belum tertangani, dan pada akhir 2019, isu "dua jaminan dan tiga garansi" berhasil diatasi bagi 5,2 juta jiwa.

Mencapai target-target antikemiskinan terlepas dari Covid-19

Tahun 2020 bukanlah momen biasa bagi Tiongkok dan dunia. Pandemi Covid-19 yang terjadi bersamaan dengan bencana banjir di Tiongkok Selatan, menimbulkan tantangan besar bagi pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.

Menurut Bank Dunia, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 88-115 juta jiwa terperosok ke garis kemiskinan ekstrem pada 2020. Artinya, angka kemiskinan ekstrem global diperkirakan melonjak untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun terakhir.

Dalam simposium tersebut, Presiden Xi menegaskan, pencapaian dalam pengentasan kemiskinan pada Maret 2020, yakni mengangkat seluruh warga prasejahtera di pedesaan keluar dari kemiskinan pada 2020, adalah janji besar yang dicetuskan Komite Sentral CPC, dan janji besar ini harus terwujud secara tepat waktu.

Tiongkok menjalankan program-program yang semakin luas dan efektif demi memastikan pengentasan kemiskinan bisa terwujud sesuai tenggat. Berbagai upaya kian digalakkan demi mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana alam, dan mempercepat pemulihan aktivitas produksi serta taraf hidup di wilayah-wilayah tertinggal yang dilanda bencana. 

Para menteri juga semakin giat memantau dan memberikan bantuan agar warga tidak kembali terjerat ke dalam garis kemiskinan.

Pada Desember 2020, Presiden Xi mengumumkan, setelah kerja keras selama delapan tahun, seluruh warga prasejahtera di pedesaan telah keluar dari garis kemiskinan, dan hampir 100 juta orang berhasil lepas dari kemiskinan.

Artikel asli tersedia di tautan: ini.