CGTN: Pendidikan menjadi aspek penting dalam strategi antikorupsi Tiongkok

BEIJING, 4 Juni 2021 /PRNewswire/ -- Tiongkok telah membuat pencapaian besar dalam pemberantasan korupsi sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) Ke-18 digelar pada 2012. Sederet kebijakan telah diambil agar pejabat "jangan mencoba, jangan menginginkan, dan jangan melakukan korupsi."

Selain menghukum para pejabat korup dan membangun sistem pencegahan korupsi, Tiongkok sangat mengutamakan peran pendidikan dalam program antikorupsi.

"Agar mampu mengelola Partai dengan disiplin ketat, kita sebaiknya tak hanya berfokus untuk melazimkan hukuman, namun juga terus menjaga disiplin," ujar Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, di sesi pleno keenam ajang 8th CPC Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) pada Januari 2016.

"Lebih penting lagi, kita harus mengarahkan masyarakat agar bertindak lebih baik, serta menjunjung prinsip, keyakinan, dan moralitas," kata Xi.

Xi, juga menjabat Presiden Tiongkok, mengutip penggalan puisi dari Filsuf Tiongkok Gong Zizhen (1792-1841), "Jika Anda tak menguasai diri, Anda akan takluk dengan sendirinya, dan tak mendapat apa pun."

Cita-cita awal

Supaya pejabat CPC mampu menguasai diri dan "jangan melakukan korupsi", pimpinan Partai berkali-kali mendesak mereka untuk selalu menjunjung cita-cita awal dan misi CPC—yakni, mengupayakan kesejahteraan rakyat Tiongkok dan merevitalisasi bangsa Tiongkok. 

Pada Juni 2019, program kampanye edukasi tingkat nasional dengan tema "memegang teguh misi pendirian partai" diluncurkan CPC guna mempertegas pesan tersebut kepada 90 juta anggotanya.

Alessandro Teixeira, seorang ekonom asal Brazil dan guru besar kebijakan publik di Tsinghua University, menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikannya lewat sebuah wawancara dengan CGTN.

Teixeira berkata bahwa hukuman dan ancaman tak cukup untuk mencegah korupsi. "Menurut saya, Anda harus memiliki proses edukasi dalam pencegahan korupsi," katanya. "Anda harus mendidik masyarakat."

"Tiongkok terus mengupayakan hal tersebut, yakni menjalankan pendidikan moral, tak hanya di tengah para pejabat Partai, melainkan juga seluruh rakyat," lanjutnya.

Kesadaran publik yang lebih baik

Sejak Kongres Nasional CPC Ke-18, pimpinan Partai telah mengangkat beberapa konsep terkemuka dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini mencerminkan upaya pimpinan Partai untuk mengatasi masalah yang telah berakar dan menjalin konsensus sosial tentang korupsi.

"Untuk membuat besi yang bagus, kita juga membutuhkan pandai besi yang ahli," kata Xi, menjelaskan pentingnya penguatan Partai, ketika dia bertemu dengan kalangan pers pada 15 November 2012 setelah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC. Artinya, jika kita bekerja dengan integritas, orang lain pun melakukan hal serupa. Pepatah tersebut lalu menjadi slogan terkenal yang mengimbau pejabat Partai agar tetap bekerja secara jujur.

Konsep-konsep antikorupsi lainnya termasuk mengatasi "empat bentuk kemerosotan"—formalisme, birokratisme, hedonisme, dan pemborosan; bertindak nyata untuk memperbaiki kinerja Partai dan pejabat pemerintah (dikenal sebagai "delapan poin keputusan" Komite Sentral CPC); menyergap "harimau" (pejabat senior yang korup) dan menepuk "lalat" (pejabat rendah yang korup); menolak keras tindak korupsi.

Sejumlah konsep ini, didukung pemberitaan media tentang investigasi antikorupsi, telah meningkatkan kesadaran publik secara drastis.

Strategi tiga-simpul

Pendidikan menjadi aspek penting dalam strategi tiga-simpul Tiongkok untuk melawan korupsi selain hukuman berat dan pembangunan sistem.

Pada 2020, instansi disiplin dan pengawasan di seluruh Tiongkok telah menyelidiki sekitar 618.000 kasus korupsi dan berhasil menghukum 604.000 orang. Hal ini tercantum dalam sebuah laporan yang dirilis komisi antikorupsi Tiongkok.

Tiongkok juga memperkuat sistem pemberantasan korupsi guna "membatasi kekuasaan dalam ruang lingkup kelembagaan."

Salah satu langkah penting yang diambil adalah reformasi sistem pengawasan di tingkat nasional. Lewat langkah ini, komisi pengawasan tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten telah terbentuk. Komisi ini mengawasi setiap pihak yang bekerja di sektor publik dan memiliki kekuasaan, termasuk orang-orang yang bukan anggota CPC dan tidak bekerja dengan pemerintah.

Semua upaya tersebut berhasil mendatangkan pencapaian besar dalam pemberantasan korupsi. Menurut Teixeira, "Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, riset tentang korupsi, didukung kerja sama internasional" secara bertahap menjadikan Tiongkok "salah satu negara terdepan" dalam pemberantasan korupsi.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/Education-a-key-factor-behind-China-s-anti-corruption-drive-10LyjtKLuy4/index.html