CGTN: Tiongkok bertekad bekerja sama dengan negara-negara berkembang guna mempromosikan hak asasi manusia internasional

BEIJING, 10 Desember 2021 /PRNewswire/ -- Tiongkok, sebagai negara berkembang terbesar di dunia, bertekad bekerja sama dengan seluruh negara berkembang guna meningkatkan perkembangan isu-isu hak asasi manusia (HAM) internasional. Hal ini terungkap dalam sebuah forum tentang HAM pada Rabu lalu.

Ajang "2021 South-South Human Rights Forum", acara yang digelar setiap dua tahun sekali, berlangsung untuk ketiga kalinya di Beijing pada tahun ini. Ajang tersebut mengangkat tema "Putting people first and global human rights governance" (Memprioritaskan manusia dan tata kelola HAM global).

Dengan menekankan bahwa praktik HAM memiliki beragam bentuk, Presiden Tiongkok Xi Jinping berkata bahwa Beijing siap bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya guna meningkatkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini disampaikan Xi dalam sebuah surat yang berisi ucapan selamat untuk ajang tersebut. 

Sederet pencapaian Tiongkok dalam isu HAM

Menurut Xi, negara-negara di seluruh dunia dapat dan harus memilih jalur pengembangan HAM yang sesuai dengan kondisi setiap negaranya.

Dengan mencatat bahwa HAM mencerminkan kemajuan peradaban manusia, Xi menggarisbawahi sikap yang memprioritaskan manusia dan menjawab cita-cita rakyat untuk kehidupan yang lebih baik sebagai tanggung jawab semua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok berhasil membuat pencapaian HAM, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

"Rakyat Tiongkok kini memiliki semangat pencapaian, kebahagiaan, dan keamanan yang lebih baik dalam konteks perlindungan HAM," ujar Xi.

Sejak reformasi dan kebijakan pintu terbuka digagas pada 1978, 770 juta penduduk desa yang berada di bawah garis kemiskinan Tiongkok berhasil keluar dari garis kemiskinan. Hal ini tercantum dalam sebuah laporan resmi tentang perkembangan HAM melalui perwujudan tingkat kesejahteraan moderat yang diterbitkan State Council Information Office pada Agustus lalu.

Tiongkok bahkan mencapai target pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam Agenda PBB 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan, 10 tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya, menurut laporan resmi tersebut.

Pada September lalu, Tiongkok merilis "Human Rights Action Plan of China (2021-2025)" yang memuat hampir 20 target dan tugas, dari hak-hak atas taraf kehidupan dasar, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup, serta hak-hak kelompok etnis minoritas.

Kerja sama Selatan-Selatan dalam HAM internasional

Setelah pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai perubahan besar di seluruh dunia, ajang tersebut juga mengulas cara-cara negara berkembang untuk menangani isu HAM pada era pasca-Covid.

Xi menilai kerja sama Selatan-Selatan—kerja sama ekonomi dan teknis antara negara-negara Selatan—sebagai inisiatif baik yang dijalankan negara-negara berkembang untuk mengumpulkan kekuatan dengan bersatu.

Ketika ajang tersebut pertama kali berlangsung pada 2017, Xi menekankan, kemajuan HAM di dunia tidak dapat tercapai tanpa langkah-langkah kolektif dari negara-negara berkembang. Pasalnya, lebih dari 80% penduduk dunia tinggal di negara-negara berkembang.

Tiongkok sangat mengutamakan kerja sama Selatan-Selatan. Selain dialog politik dan kerja sama keuangan, Tiongkok juga meningkatkan kegiatan pertukaran ilmu pengetahuan dan keahlian melalui berbagai program, proyek, dan inisiatif yang mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi berbagai negara.

Sejak pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, Tiongkok telah menawarkan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan pembangunan ekonomi dan sosial. Bantuan ini telah menjadi dasar yang baik bagi jalinan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tersebut.

Selama lima tahun terakhir, South-South Cooperation Assistance Fund yang dibentuk Tiongkok telah bekerja sama dengan lusinan lembaga internasional, dan melaksanakan lebih dari 100 proyek peningkatan mata pencaharian di lebih dari 50 negara, mendatangkan manfaat bagi lebih dari 20 juta orang.

Di ajang tahun ini, para peserta mengeksplorasi potensi sistem HAM internasional pada masa mendatang di tengah tantangan dari isu-isu global seperti pandemi Covid-19 dan perubahan iklim.

Hampir 400 orang, termasuk pejabat tingkat tinggi, pakar, akademisi, dan utusan diplomatik di lebih dari 100 negara dan lembaga internasional, turut berpartisipasi dalam ajang tersebut lewat kanal daring dan luring.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-09/China-vows-to-work-with-developing-countries-to-promote-human-rights--15QqXuGJ9Uk/index.html