CGTN: Tiongkok mengusulkan empat poin tentang pemberantasan korupsi global

BEIJING, 6 Juni 2021 /PRNewswire/ -- Pada Rabu lalu, Tiongkok mengusulkan empat poin tentang kerja sama internasinoal melawan korupsi. Tiongkok mengimbau tindakan tegas tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi, dan sikap menghormati sejumlah perbedaan masing-masing negara.   

Zhao Leji, anggota Komite Tetap, Biro Politik, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), dan Sekretaris, Central Commission for Discipline Inspection of the CPC (CCDI), menyampaikan sambutan pada sebuah sesi khusus dalam Sidang Umum PBB. Sesi ini mengulas berbagai tantangan dan kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penguatan kerja sama internasional.

"Tiongkok menjadi peserta dan kontributor aktif dalam tata kelola antikorupsi," kata Zhao. Tiongkok berkontribusi terhadap adopsi Deklarasi Beijing tentang Pemberantasan Korupsi oleh APEC, dan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Pemulangan Individu dan Pengembalian Aset dalam Kasus Korupsi oleh G20. Kontribusi Tiongkok juga tampak dalam penerapan Inisiatif Beijing untuk Jalur Perdagangan yang Berintegritas guna memperluas kerja sama Belt and Road," jelas Zhao.

Sambil memaparkan usulan Tiongkok tentang kerja sama antikorupsi global, Zhao mendorong upaya untuk menegakkan integritas dan keadilan.

"Komunitas internasional harus menjalin konsensus politik secara menyeluruh, bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk melawan korupsi, membangun lembaga tanpa kebocoran, menjalankan kerja sama tanpa batas, serta mempererat kerja sama untuk pemulangan individu dan pengembalian aset terkait kasus korupsi, serta tindak penyuapan dalam bisnis luar negeri," kata Zhao.

Menurut Zhao, negara-negara harus saling menghormati segala perbedaan di antara mereka, serta mempromosikan kesetaraan dan pembelajaran bersama.

"Kita harus menghormati kedaulatan, serta sistem politik dan hukum setiap negara, menghargai hak masing-masing untuk memilih cara pemberantasan korupsi, serta menjalin kerja sama antikorupsi internasional berdasarkan kesetaraan, sikap menghormati perbedaan, kegiatan pertukaran, dan pembelajaran, serta pencapaian bersama." 

Ketua komisi antikorupsi Tiongkok ini mengimbau komunitas internasional agar "mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan lewat konsultasi dan kontribusi bersama". 

Dia juga mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk "menghormati komitmen dan mengutamakan tindakan". Negara-negara yang meneken Konvensi PBB tentang Korupsi wajib "menghargai komitmen serius untuk melawan korupsi secara kolektif."

"Kemenangan telak" Tiongkok melawan korupsi

Zhao mengulas program antikorupsi Tiongkok, dan menekankan bahwa CPC dan pemerintah Tiongkok "bersikap tegas melawan korupsi".

"Kami menjalankan pendekatan holistis dalam mengatasi gejala dan akar penyebab korupsi, serta memadukan penegakan hukum, pengawasan kelembagaan, serta pendidikan dan penyuluhan sehingga tata kelola antikorupsi berjalan lebih efektif," jelas Zhao. 

Pada 2020, komisi disiplin dan instansi pengawasan di seluruh Tiongkok telah menyelidiki sekitar 618.000 kasus korupsi hingga menjatuhkan hukuman kepada 604.000 orang. Hal ini tercantum dalam laporan yang dirilis komisi antikorupsi Tiongkok. Menurut laporan CCDI, 1.421 buronan telah direpatriasi ke Tiongkok pada tahun lalu.

Berkat "kebijakan multidimensi" dalam pemberantasan korupsi, Tiongkok telah meraih kemenangan telak, seperti yang disampaikan Zhao.

Dalam survei terbaru yang diadakan Biro Statistik Nasional Tiongkok, sebanyak 95,8% masyarakat Tiongkok merasa puas atas program antikorupsi negaranya, menurut Zhao.

"Kami menolak keras korupsi"

Pada Rabu lalu, untuk pertama kalinya, Sidang Umum PBB menggelar sebuah sesi tentang pemberantasan korupsi. Sesi khusus ini ditutup pada Jumat.

Menyampaikan sambutan dalam sesi khusus ini, Ketua Sidang Umum PBB Ke-75, Volkan Bozkir, berkata bahwa dampak korupsi "merugikan semua lapisan masyarakat", dan, untuk itu, tindak korupsi harus diberantas.

"Tindak kejahatan transnasional dan korupsi masih marak di tengah dunia yang terinterkoneksi dan independen," kata Bozkir, sambil menambahkan bahwa korupsi memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta "masih menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi berbagai negara, institusi, dan masyarakat."

"Kita harus menghentikan korupsi," tegasnya.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/China-outlines-four-point-proposal-on-global-fight-against-corruption-10MJFoSPSog/index.html