CGTN: Demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses menjamin posisi rakyat sebagai panglima

BEIJING, 21 Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Setelah melewati eksplorasi dan uji coba yang kompleks selama tujuh dekade, Tiongkok secara bertahap membentuk dan mengadopsi rangkaian lengkap sistem politik demokrasi sosialis yang tepat dan efektif bagi negara tersebut.

Di sesi pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) Ke-20, Minggu lalu, Xi Jinping menekankan, demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses merupakan ciri khas dari demokrasi sosialis, serta bentuk demokrasi yang paling luas, asli, dan efektif.

Menurut Xi, Tiongkok akan mendorong partisipasi rakyat secara tertib dalam urusah politik, serta menjamin hak rakyat dalam pemilihan demokratis, musyarawah, pengambilan keputusan, tata kelola, dan pengawasan menurut undang-undang.

"Kami akan meningkatkan sistem kelembagaan agar rakyat dapat mengelola negara," ujar Xi.

Kekuatan rakyat

Demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses merupakan ciri utama dari demokrasi sosialis, berbeda dari sistem demokrasi kapitalis, menurut Wang Chen, Vice Chairman, Standing Committee, National People's Congress (NPC).

Dalam politik dengan sistem pemilihan multipartai di negara-negara Barat, partai politik kerap menawarkan janji kepada pemilih, dan melontarkan tudingan kepada oposisi demi memenangkan pemilu. Namun, demokrasi sosialis Tiongkok melibatkan seluruh proses, termasuk pemilu, pengambilan keputusan, tata kelola, dan pengawasan.

NPC, badan legislatif tertinggi di Tiongkok, berperan penting dalam implementasi demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses.

Sebagai badan tertinggi dari kekuasaan Negara, NPC Ke-13 saat ini terdiri atas lebih dari 2.900 utusan yang terpilih secara demokratis dari beragam profesi dan latar belakang, mulai dari pengacara dan guru besar universitas hingga petani dan pekerja pabrik.

Selama masa jabatan lima tahun, utusan tersebut memilih beberapa keputusan dan kebijakan yang berdampak luas. Mereka juga memilih presiden Republik Rakyat Tiongkok, mengadopsi hukum perdata pertama di Tiongkok, dan menyetujui Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-14, garis besar yang menentukan pembangunan negara pada periode 2021-2025.

Pada akhir 2020, 2,62 juta orang menjadi utusan dalam kongres rakyat pada seluruh jenjang nasional, menurut statistik resmi. Di antara jumlah ini, utusan di tingkat desa dan kecamatan mengambil porsi sekitar 95%. Terlepas dari jenis kelamin, usia, etnisitas, dan profesinya, setiap utusan memiliki hak suara dengan bobot yang sama.

Sementara, sebagai badan penastihat, Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) menjadi sarana bagi partai-partai politik untuk menjalin kerja sama multipartai, serta menjamin tata kelola yang baik demi kepentingan bangsa Tiongkok, alih-alih menjadi arena bagi partai politik berebut kepentingan untuk golongannya sendiri.

Di bawah kesatuan kepemimpinan partai, CPC menjalankan demokrasi sosialis berdasarkan permusyawaratan secara terarah. Hal ini tak hanya menjamin pengelolaan komite CPC, kongres rakyat, instansi pemerintah, pengadilan rakyat, dan badan administratif lain secara efisien, namun juga memastikan partisipasi partai politik yang berbeda. 

Diakui dunia

"Menurut saya, 'demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses' merupakan proses demokrasi internal partai. Lewat sistem ini, Anda dapat menentukan, berdasarkan prinsip meritokrasi, orang-orang yang paling mampu memegang jabatan, dan pelayan [terbaik] untuk kepentingan umum," jelas Helga Zepp-LaRouche, Pendiri dan President, Schiller Institute, dalam sebuah wawancara bersama CGTN.

Profesor Ilmu Hukum asal Brazil, Evandro Menezes de Carvalho, menilai, demokrasi ala Tiongkok berkaitan dengan dua pertanyaan utama: Apa keinginan rakyat? Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Menurutnya, dibandingkan banyak negara Barat, demokrasi Tiongkok mendukung orang yang lebih beraneka ragam untuk berpartisipasi, serta lebih mendekati kebutuhan dan kepentingan nyata rakyat.

Demokrasi yang melibatkan seluruh proses adalah "model pemerintahan yang unik", menurut Mustafa Hyder Sayed, Executive Director, Pakistan-China Institute. "Dalam konteks Tiongkok, kami menilai demokrasi rakyat yang melibatkan seluruh proses telah tercapai."

Wilson Lee Flores, Analis Ekonomi-Politik, dan Honorary Chairman, Anvil Business Club di Manila, Filipina, menggambarkan sistem pemerintahan Tiongkok yang progresif sebagai "demokrasi rakyat dengan karakteristik Tiongkok", sebab sistem ini bertujuan mendukung kebijakan ekonomi dan politik dengan memprioritaskan rakyat.

Menurut Flores, sistem ini "secara langsung berkonsultasi, serta sangat mewakili kebutuhan, suara, dan aspirasi rakyat", serta merupakan "Konfusianisme dalam nilai-nilai moral".

https://news.cgtn.com/news/2022-10-19/Whole-process-people-s-democracy-guarantees-people-as-the-master--1eg6y5qPBLy/index.html