Ajakan Philippine investment board bagi berbagai perusahaan: kaji ulang CSR, wujudkan model Bisnis Inklusif

MANILA, Filipina, 8 Agustus 2018 /PRNewswire/ -- Philippine Board of Investments (BOI) mendorong berbagai perusahaan lokal untuk memanfaatkan rujukan Bisnis Inklusif dalam Investment Priorities Plan (IPP) 2017-2019 demi meningkatkan berbagai model bisnis yang melestarikan lingkungan pada program-program tanggung jawab sosial (CSR). Mengacu pada Tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015-2030, BOI menegaskan kembali peran penting sektor swasta dalam mengakhiri kemiskinan.

"CSR telah menjadi tanggapan yang lazim dijalankan sektor swasta dalam menghadapi beratkanya kondisi kehidupan masyarakat miskin. Dengan beralih dari CSR ke Bisnis Inklusif, para pebisnis dapat membantu masyarakat miskin lewat peningkatan pertumbuhan bisnis dan mewujudkan dampak sosial," kata Asisten Menteri Perdagangan Filipina dan Managing Head BOI Ceferino Rodolfo.

Karena CSR bukan kegiatan yang menghasilkan laba, Bisnis Inklusif melatih masyarakat agar bisa menjadi pemasok dan mitra bisnis sehingga mereka dapat memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil.

Menurut Business+, kajian bersama antara BOI dan Istanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD) yang di bawah naungan United Nations Development Programme's (UNDP), berbagai perusahaan dapat mewujudkan model Bisnis Inklusif terlepas dari skala usahanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi 99,57 persen dari seluruh perusahaan di Filipina, memiliki keleluasaan yang lebih luas untuk menjalankan model Bisnis Inklusif. Di sisi lain, model Bisnis Inklusif di berbagai perusahaan besar dapat menghasilkan dampak yang lebih luas.

Dalam upaya melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan bisnis, rantai nilai merupakan hal penting dalam menghadirkan model Bisnis Inklusif, pengembangan keahlian yang vital bagi keberlanjutan usaha. Pemasok berskala kecil, misalnya, memerlukan pelatihan dalam bidang pemasaran, kewirausahaan dan keuangan untuk mengembangkan keahlian serta memastikan suplai yang bermutu baik. Business+ juga mengusulkan peningkatan kolaborasi multisektor guna mewujudkan berbagai pengalaman belajar tersebut.

Agar Bisnis Inklusif dapat berkembang, iklim regulasi yang kondusif menjadi penting. Filipina, contohnya, telah melansir berbagai insentif bagi model Bisnis Inklusif yang memenuhi persyaratan. Di bawah IPP, perusahaan menengah dan besar di industri pariwisata dan agribisnis yang melibatkan UKM dalam rantai nilainya, dapat menerima pembebasan pajak selama lima tahun.

Model Bisnis Inklusif, meski begitu, juga muncul di beberapai industri lain di Filipina, seperti kesehatan, keuangan dan energi.

"Demi mewujudkan model Bisnis Inklusif, berbagai perusahaan membutuhkan keahlian dan pengalaman pada jenjang tertentu. Beralih dari CSR ke model Bisnis Inklusif adalah sebuah kesempatan bagi banyak perusahaan untuk melibatkan kerja sama multisektor sejalan dengan upaya mereka memenuhi pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan," ujar Rodolfo.